Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang menyoroti urgensi reformasi pembiayaan di tingkat daerah demi menjaga stabilitas pembangunan di tengah ketidakpastian kondisi fiskal nasional saat ini. Langkah ini dinilai sebagai terobosan taktis untuk mengatasi ketergantungan akut pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi ini kerap kali memicu guncangan hebat pada kas daerah apabila terjadi keterlambatan penyaluran anggaran dari pusat, seperti yang sedang dialami oleh Provinsi Riau dan kabupaten/kota di bawahnya pada tahun anggaran berjalan.
Akar dari persoalan fiskal yang dihadapi Provinsi Riau bermula dari belum terealisasinya Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2024 lalu. Angka penundaan transfer ini sangat fantastis, yakni mencapai total Rp 4,2 triliun khusus untuk wilayah Provinsi Riau beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di dalamnya. Keterlambatan penyaluran dana sebesar ini tentu saja langsung memukul postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pelosok Riau. Sebagai daerah yang selama ini sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor minyak, gas bumi, dan kelapa sawit, macetnya aliran dana dari pusat ini menciptakan efek domino yang melumpuhkan berbagai sendi pelayanan publik.
Dampak dari macetnya TKD ini bukan lagi sekadar angka-angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan sudah menjadi krisis nyata yang dirasakan langsung oleh ujung tombak pelayanan publik, yaitu para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di daerah. Tekanan fiskal yang sangat berat ini memaksa sejumlah pemerintah kabupaten di Riau melakukan kebijakan tunda bayar untuk hak-hak normatif pegawai, termasuk gaji bulanan dan tunjangan kesejahteraan yang seharusnya menjadi penopang hidup keluarga mereka. Situasi ini tentu sangat ironis mengingat para abdi negara tersebut dituntut untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah ketidakpastian hak keuangan mereka.
Secara rinci, SF Hariyanto memaparkan bahwa potret buram penundaan pembayaran hak aparatur ini terlihat jelas dalam rekapitulasi pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 untuk tahun anggaran 2026. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat masih ada dua kabupaten yang sama sekali belum menuntaskan pembayaran gaji ke-13, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Penundaan gaji ke-13 ini menjadi beban psikologis dan finansial yang berat bagi para pegawai, terutama di tengah momentum tahun ajaran baru sekolah yang biasanya membutuhkan biaya hidup ekstra tinggi.
Kondisi memprihatinkan ini tidak berhenti pada urusan gaji pokok saja. Masalah yang jauh lebih meluas terjadi pada sektor Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang selama ini menjadi stimulus penting bagi kinerja dan kesejahteraan para ASN di daerah. Tercatat ada enam pemerintah daerah di Provinsi Riau yang hingga detik ini belum mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran TPP ke-13 mereka. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dan Kabupaten Kampar.
Penundaan TPP di enam wilayah ini menjadi indikator kuat betapa rapuhnya ketahanan fiskal di tingkat kabupaten/kota saat ini. Menurut SF Hariyanto, kondisi ini menunjukkan secara gamblang bahwa tekanan fiskal yang dihadapi daerah sudah melampaui batas toleransi normal, karena telah berdampak langsung pada kemampuan dasar pemerintah kabupaten dan kota dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat. Jika belanja pegawai yang bersifat mendasar saja sudah terganggu, maka hampir dapat dipastikan bahwa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut akan mengalami stagnasi atau bahkan dihentikan sementara.
Menyikapi kebuntuan anggaran ini, SF Hariyanto mengusulkan sebuah paradigma baru dalam manajemen keuangan daerah, yaitu pemanfaatan instrumen obligasi daerah (municipal bonds). Obligasi daerah dinilai sangat relevan dan mendesak untuk dijadikan sebagai salah satu pilar alternatif pembiayaan bagi daerah yang sedang membutuhkan akselerasi pembangunan namun terbentur keterbatasan APBD. Menurutnya, skema ini jauh lebih bermartabat dan produktif dibandingkan daerah harus terus-menerus pasif menunggu uluran tangan dana transfer pusat yang waktu pencairannya sering kali tidak dapat diprediksi dengan akurat.
Lebih lanjut, Plt Gubernur Riau menekankan bahwa obligasi daerah merupakan instrumen keuangan yang sangat aman, sah secara hukum, dan memiliki skema pembiayaan yang terukur dengan sangat jelas. Dasar hukum penerbitan obligasi daerah di Indonesia sebenarnya sudah diatur dengan ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), serta diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Dengan regulasi yang ketat tersebut, potensi penyalahgunaan atau kegagalan bayar dapat diminimalisir melalui analisis kelayakan finansial yang komprehensif sebelum obligasi tersebut ditawarkan kepada publik atau investor institusi.
Dalam pandangan SF Hariyanto, situasi krisis ini harus dijadikan momentum bagi seluruh kepala daerah di Riau untuk melakukan introspeksi dan reformasi struktural. Diperlukan langkah yang jauh lebih cermat, kreatif, dan inovatif dalam mengelola pendapatan serta belanja daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang monoton, melainkan harus mulai aktif mencari alternatif pembiayaan pembangunan yang bersifat non-APBD, namun dengan catatan penting: tidak boleh memberikan beban finansial baru atau membebani masyarakat kecil melalui pungutan-pungutan liar atau kenaikan tarif pajak daerah yang tidak rasional.
Oleh karena itu, obligasi daerah dipandang sebagai solusi jalan tengah yang sangat elegan. Melalui penerbitan obligasi, pemerintah daerah dapat memperoleh dana segar berskala besar dari pasar modal untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bersifat menghasilkan (revenue-generating projects), seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol daerah, pasar modern, hingga rumah sakit umum daerah kelas premium. Proyek-proyek inilah yang nantinya akan menghasilkan pendapatan mandiri yang digunakan untuk membayar kembali pokok dan bunga obligasi kepada para investor saat jatuh tempo, sehingga tidak akan menguras kantong APBD murni yang dialokasikan untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan dasar.
Namun, SF Hariyanto juga menyadari bahwa untuk menerbitkan obligasi daerah bukanlah perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada serangkaian syarat administratif, teknis, dan kelayakan finansial yang sangat ketat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satu syarat utamanya adalah laporan keuangan pemerintah daerah harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun berturut-turut, memiliki kapasitas fiskal yang sehat, serta mendapatkan persetujuan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hal inilah yang harus segera dipersiapkan secara matang oleh jajaran birokrasi di Provinsi Riau dan kabupaten/kota jika ingin serius melangkah ke arah kemandirian fiskal melalui pasar modal.
Pada akhirnya, gagasan mengenai obligasi daerah ini diharapkan dapat memicu diskusi produktif di kalangan pengambil kebijakan, akademisi, dan pelaku ekonomi di Provinsi Riau. Langkah berani yang ditawarkan oleh Plt Gubernur Riau ini diharapkan dapat menjadi oase di tengah gurun keringnya likuiditas keuangan daerah, sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi Provinsi Riau dalam membangun daerah secara mandiri, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bumi Lancang Kuning.